Haji Tajeri Berharap Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis untuk Semua

redaksi
1 Des 2025 20:19
2 menit membaca

MUARA TEWEH- Anggota DPRD Barito Utara, Haji Tajeri, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Barut dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk merealisasikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Desakan ini disampaikan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar warga yang selama ini masih menjadi beban bagi banyak keluarga.

Sebagai representasi suara rakyat, Haji Tajeri menekankan bahwa akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan hak fundamental setiap warga negara, bukan privilege bagi kalangan tertentu. Menurutnya, kedua sektor ini merupakan pondasi utama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi dari kemajuan sebuah daerah. Mustahil kita dapat mencetak generasi penerus yang cerdas dan sehat jika akses terhadap dua hal mendasar ini masih menjadi beban berat bagi sebagian besar masyarakat,” tegas Haji Tajeri dalam pernyataannya, 1 Desember 2025.

Lebih lanjut, politisi senior ini menjelaskan bahwa program pendidikan gratis harus komprehensif, tidak sekadar menghapus biaya SPP. Ia mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan fasilitas pendukung lengkap, termasuk buku pelajaran, seragam, dan akses terhadap pembelajaran berkualitas, sehingga dapat menghilangkan diskriminasi terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Di sektor kesehatan, Haji Tajeri mendesak agar layanan gratis tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga mengutamakan aspek preventif. Ia menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil, termasuk penyediaan obat-obatan esensial dan peningkatan fasilitas Puskesmas, agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya pengobatan yang memberatkan.

Haji Tajeri berkomitmen akan mengawal isu ini secara serius di tingkat legislatif melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Ia menegaskan bahwa realisasi program ini memerlukan komitmen politik kuat dan alokasi anggaran yang memadai dari kedua tingkat pemerintahan untuk diwujudkan dalam kebijakan nyata dan berkelanjutan. (Arnold/red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x
x
Seedbacklink