Kabut Asap Makin Pekat, DPRD Barito Utara Minta Sekolah Tingkatkan Perlindungan Siswa
MUARA TEWEH – Kualitas udara di Kabupaten Barito Utara kian memprihatinkan. Menyusul kabut asap yang semakin pekat sejak awal Agustus 2026, DPRD Kabupaten Barito Utara meminta seluruh satuan pendidikan meningkatkan langkah perlindungan terhadap peserta didik.
Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, menilai kondisi saat ini perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, anak-anak termasuk kelompok paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Kita melihat kabut ini mulai sangat parah sejak awal Agustus. Saat ini kita tidak lagi bisa menghirup udara bersih dan jarak pandang juga tidak terlalu jauh akibat kabut,” ujar Nety saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Barito Utara.
Menurut Nety, kabut asap yang menyelimuti wilayah Barito Utara tidak serta-merta dapat dipastikan berasal dari kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat. Asap juga berpotensi terbawa angin dari kabupaten lain di sekitarnya. Namun demikian, dampaknya tetap dirasakan dan mengancam kesehatan masyarakat, terutama pelajar.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan memberikan arahan tegas kepada sekolah dan tenaga pendidik agar segera mengambil langkah pencegahan. Salah satu rekomendasi yang dinilai paling mendesak adalah mewajibkan peserta didik menggunakan masker, khususnya ketika berada di luar ruangan atau melakukan aktivitas yang berpotensi terpapar kabut asap.
“Terutama anak-anak sekolah, kita harapkan Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada guru-guru untuk mengantisipasi anak-anak kita terserang penyakit seperti asma, pilek, dan penyakit lainnya,” katanya.
Tak hanya soal kabut asap, Nety juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap makanan yang dijual di lingkungan sekolah. Menurutnya, makanan yang dikonsumsi siswa harus dipastikan aman dan higienis untuk mencegah munculnya gangguan kesehatan seperti muntaber dan sakit perut.
Di sisi lain, Nety menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi I DPRD, tingkat konsumsi makanan MBG di sejumlah sekolah penerima program masih tergolong rendah.
“Dari laporan yang kami terima, di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan MBG hanya terserap sekitar 40 sampai 50 persen. Tidak semuanya termakan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, rendahnya konsumsi tersebut diduga dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain perbedaan selera peserta didik, menu yang dinilai kurang bervariasi, serta ketidaksesuaian jenis makanan dengan preferensi anak. Kondisi ini, lanjut Nety, perlu menjadi bahan evaluasi serius agar program MBG tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
“Kita tetap mendukung apa pun kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kalau tujuannya untuk anak bangsa dan mencerdaskan generasi, kita dukung sepenuhnya. Namun manfaat yang diberikan itu apakah benar-benar bisa dinikmati atau diserap masyarakat secara maksimal, ini yang perlu kita evaluasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Nety juga mendorong pemerataan program MBG. Ia menilai manfaat program tersebut saat ini masih lebih banyak dirasakan sekolah di wilayah perkotaan, sementara sejumlah sekolah di pedesaan belum memperoleh layanan serupa.
“Kalau kita melihat kondisi di desa, makanan sederhana saja mereka bisa makan. Tetapi mereka juga membutuhkan program seperti ini. Jangan sampai hanya sekolah di kota yang menikmati MBG, sementara sekolah di desa belum mendapatkannya,” pungkasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah segera merespons masukan ini dengan langkah konkret, baik dalam penanganan darurat kabut asap maupun perbaikan pelaksanaan program gizi bagi generasi muda Barito Utara.
Tidak ada komentar