Pegawai DPMPTSP Barut Tandatangani Pakta Integritas sebagai Pemenuhan MCSP KPK RI
Muara Teweh – Seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Barito Utara (Barut), Kalteng, menandatangani dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI, Rabu (3/12/2025).
Hal itu sebagai komitmen integritas aparatur sipil negara (ASN) lingkup DPMPTSP Barut, terkait pemanfaatan barang milik daerah pelaporan gratifikasi dan LHKPN 2025
“Melalui penandatangan pakta integritas, kami meneguhkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik,” kata Kepala DPMPTSP Barut, Jufriansyah.
Dia mengatakan pemenuhan dokumen MCSP adalah proses pelaporan dan verifikasi dokumen oleh pemerintah daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan pada 8 area intervensi.
Adapun 8 area itu, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, BMD, pendapatan daerah, dan pengawasan APIP.
“Hal ini agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien, dengan inspektorat daerah sebagai koordinator utama. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengunggahan, dan evaluasi dokumen pendukung untuk memenuhi indikator yang ditetapkan KPK, dengan target waktu tertentu dan pendampingan desk evaluasi dari KPK,” kata Jufriansyah.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa tujuan dan manfaat, diharapkan dapat mencegah Korupsi mengidentifikasi dan menutup celah korupsi dalam sistem pemerintahan daerah.
Kemudian, efektif meningkatkan tata kelola, di antaranya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
“Pada prinsipnya, melalui penandatangan pakta integritas, kami meneguhkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik,” tuntas Jufriansyah. (Pri/red)
Tidak ada komentar