Aspirasi Mengalir Deras di Musrenbang Montallat, DPRD Barito Utara: Jalan Rusak hingga Insentif Tokoh Adat Jadi Prioritas
MUARA TEWEH – Infrastruktur terabaikan, layanan kesehatan timpang, hingga insentif bagi tokoh adat dan agama. Sejumlah persoalan mendasar mewarnai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Montallat, Jumat (6/2/2026).
Forum yang digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 ini menjadi panggung utama bagi warga dan wakil rakyat menyuarakan kebutuhan riil di lapangan.
Para anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 pun turun gunung. Mereka tak hanya hadir, tetapi aktif mengawal aspirasi yang sudah dikantongi saat reses.
Jalan Menuju Feri hingga Longsor SD
Anggota Komisi II DPRD dari Fraksi PKB, Suhendra, tak banyak basa-basi. Ia langsung membeberkan sejumlah prioritas yang mendesak.
“Kami mengajukan penyelesaian jalan menuju feri penyeberangan Montallat II, pembangunan turap di Pasar Lama, dan penanganan longsor di sekitar SDN 2 Tumpung Laung II,” tegas Suhendra.
Menurutnya, tiga titik itu sudah lama menjadi keluhan warga dan butuh sentuhan anggaran segera.
Pustu Baru untuk Pepas dan Malegoi
Sementara itu, Rujana Anggraini dari Komisi III Fraksi Partai Demokrat menyoroti ketimpangan layanan kesehatan. Ia mengungkap fakta mengejutkan.
“Desa Pepas hingga kini belum memiliki fasilitas kesehatan sama sekali. Dan Desa Malegoi di Kelurahan Montallat I sangat membutuhkan puskesmas pembantu (pustu) baru,” ungkap Rujana.
Ia bahkan mengusulkan agar pembangunan di wilayah rawan banjir itu mengadopsi konsep bangunan panggung. Soal listrik, Rujana mengaku sudah berkoordinasi dengan PLN Banjarbaru menindaklanjuti keluhan warga Desa Sikan. Namun, kendala akses jalan masih menghambat mobilisasi peralatan.
Insentif Damang hingga Guru Sekolah Minggu
Tak kalah menarik, Naruk Saritani dari Komisi I Fraksi PDI Perjuangan justru mengangkat isu yang kerap luput dari perhatian: kesejahteraan para pelayan masyarakat.
Ia mendorong pemberian insentif bagi damang, mantir adat, penghulu, marbot, ketua RT/RW, hingga guru sekolah minggu.
“Insentif ini bentuk penghargaan atas peran mereka menjaga harmoni dan membantu pemerintah,” jelas Naruk.
Jalan Panjang Menuju RKPD 2027
Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi jembatan penting antara kebutuhan riil warga dengan perencanaan anggaran daerah. Semua usulan yang tercatat akan dibawa ke forum musrenbang tingkat lebih tinggi.
DPRD Barito Utara pun berkomitmen untuk terus mengawal agar aspirasi konstituen benar-benar masuk dalam RKPD 2027. “Ini tugas kami, memperjuangkan hingga tetes darah penghabisan,” tegas salah satu anggota disela diskusi.
Tentu saja, warga Montallat kini hanya bisa menanti: akankah janji pembangunan itu benar-benar terealisasi tahun depan? (Arnold/red)
Tidak ada komentar