Anggaran Terpangkas Rp1,2 Triliun, Pemkab Barito Utara Pastikan Program dan Layanan Masyarakat Tetap Berjalan

MUARA TEWEH – Meski harus menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup besar pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan roda pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Bahkan, program unggulan kepala daerah tetap diakomodasi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs Muhlis, saat menghadiri acara ramah tamah dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara yang baru, R Firmansyah, di Aula Kejaksaan Negeri setempat, Jumat (8/5/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Muhlis membawa pesan langsung dari Bupati Barito Utara yang tengah berada di luar daerah memperjuangkan bantuan pusat, khususnya untuk sektor pendidikan.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kajari Barito Utara beserta keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas,” ujar Muhlis.

Ia berharap koordinasi antara Pemkab dan Kejaksaan terus harmonis demi mendukung pembangunan daerah.

Di hadapan pimpinan kejaksaan yang baru, Sekda membeberkan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan serius. Dua faktor utama menjadi penyebab: menurunnya sektor pertambangan dan pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

” Dana transfer yang sebelumnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,7 triliun, kini hanya terealisasi sekitar Rp490 miliar. Jadi ada pengurangan sekitar Rp1,2 triliun,” jelas Muhlis.

Meski angkanya terkesan fantastis, Muhlis menegaskan bahwa APBD Kabupaten Barito Utara masih relatif stabil. Penyebabnya? Adanya dana titipan pemerintah pusat atau TDF yang menjadi hak daerah dan dicairkan melalui Bank Indonesia.

“Dengan kondisi tersebut, APBD kita tetap bisa menopang program-program pembangunan daerah. Program unggulan dan prioritas kepala daerah juga tetap dapat diakomodasi,” tegasnya.

Muhlis memastikan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak akan surut. Pelayanan itu tersebar di sembilan kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan di seluruh Barito Utara.

Sejumlah sektor prioritas tetap menjadi perhatian utama. Mulai dari pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, olahraga, hingga dukungan terhadap program nasional seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat.

Tak hanya itu, dukungan terhadap fasilitas pemerintahan, aparat keamanan, serta kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat juga terus dilaksanakan.

“Pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski di tengah tantangan anggaran,” pungkas Muhlis. (Tim/red)