Fraksi PKB Desak BTT Rp10 Miliar Dioptimalkan untuk Penanganan Karhutla Barito Utara
MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti serius kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian meluas. Fraksi PKB mendesak Pemerintah Daerah mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan dini Karhutla.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Barito Utara, H. Parmana Setiawan, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Fraksi PKB menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, sejumlah catatan penting tetap disampaikan, terutama terkait penanganan Karhutla, optimalisasi BTT, pemerataan pembangunan, serta percepatan realisasi belanja daerah.
Parmana mengatakan, Fraksi PKB mengapresiasi Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Menurutnya, berbagai penyesuaian belanja dalam perubahan APBD harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan, penyelesaian kegiatan tahun jamak, kewajiban pekerjaan yang telah berjalan, serta pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan.
Namun, Fraksi PKB meminta penyelesaian kewajiban pekerjaan dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta agar penyelesaian kewajiban tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta menjamin bahwa pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan,” tegas Parmana.
Sorotan utama Fraksi PKB diarahkan pada kondisi Karhutla yang dinilai semakin membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Parmana menyebut Karhutla telah terjadi di hampir setiap kecamatan sehingga diperlukan penanganan yang lebih cepat, terpadu, dan terukur.
“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla, karena Karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Utara sudah sangat mengkhawatirkan, sekarang ini Karhutla sudah merambah hampir di setiap kecamatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan anggaran BTT harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respons di lapangan, sehingga titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan berdampak terhadap masyarakat.
“Fraksi PKB berharap dengan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10 miliar bisa dioptimalkan Pemerintah Daerah untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan Karhutla dan kabut asap,” tegas Parmana.
Selain persoalan Karhutla, Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berlangsung merata hingga ke kecamatan dan desa. Perhatian tersebut mencakup pemenuhan akses jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan komunikasi, dan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada jumlah proyek, tetapi juga memastikan kualitas, ketepatan waktu, manfaat, dan keberlanjutan hasil pembangunan.
Fraksi PKB juga mendorong penguatan sektor pendidikan dan kesehatan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan potensi daerah, optimalisasi aset, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemanfaatan digitalisasi.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta lampirannya untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Tidak ada komentar