Pemkab Barito Utara Gencarkan Pengawasan BBM dan LPG serta Siaga Hadapi Karhutla

redaksi
18 Agu 2026 23:08
2 menit membaca

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah serius dengan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sekaligus meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah musim kemarau.

 

Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Setda Lantai I, Selasa siang (18/8/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis, ini dihadiri langsung Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T., Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

 

Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara, H. Mochamad Ikhsan, A.K.S., memaparkan kondisi terkini wilayah rawan Karhutla serta strategi deteksi dini yang telah dilakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Distribusi, H. Mastur, S.E., M.M., menyampaikan laporan mengenai ketersediaan stok dan pergerakan harga BBM di wilayah setempat.

 

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa musim kemarau saat ini menuntut kesiapan seluruh elemen pemerintah dan aparat, khususnya di daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran lahan.

 

“Personel pemadam harus diperkuat, patroli ditingkatkan, sehingga potensi kebakaran bisa dideteksi lebih awal,” ujar Bupati.

 

Di sisi lain, ia juga menginstruksikan pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM dan LPG guna mencegah praktik penimbunan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

 

“Jika ditemukan indikasi penimbunan atau pelanggaran dalam distribusi, segera koordinasikan dengan aparat dan instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

 

 

Untuk memperkuat pengawasan sekaligus mitigasi bencana, Bupati memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan lintas instansi. Satgas ini akan bertugas mengawal distribusi BBM serta mendukung upaya penanganan Karhutla secara terpadu.

 

Shalahuddin menekankan bahwa ketersediaan energi dan perlindungan masyarakat adalah dua isu yang tidak bisa dipisahkan, terutama di tengah kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko bencana sekaligus mengerek kebutuhan energi.

 

“Keduanya harus mendapat perhatian serius,” imbuhnya.

 

Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan turut mengingatkan bahwa penanganan Karhutla dan pengamanan distribusi BBM tidak bisa berjalan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perangkat daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat.

 

“Seluruh elemen harus bersinergi menjaga daerah ini agar terhindar dari ancaman bencana maupun gangguan terhadap ketersediaan energi,” ujar Felix.

 

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pencegahan Karhutla, menindak tegas pelanggaran distribusi BBM, serta memastikan pasokan energi tetap aman bagi seluruh masyarakat.

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x
x
Seedbacklink