Rapat Paripurna DPRD Barito Utara Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Rancangan Anggaran 2027

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang II di gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026). Agenda strategis ini menjadi momen krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, menghubungkan evaluasi anggaran tahun lalu sekaligus menyiapkan peta jalan fiskal dua tahun mendatang.

Rapat paripurna kali ini mengusung dua agenda utama yang saling berkaitan. Pertama, penyampaian pemandangan umum dari seluruh fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kedua, penyampaian pidato pengantar Bupati terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota dewan atas masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi.

“Masukan, saran, dan kritik konstruktif dari rekan-rekan DPRD merupakan instrumen penting bagi kami untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Ini adalah wujud sinergi yang harmonis dalam memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati dengan tegas.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Barito Utara itu menegaskan bahwa pembahasan PPAS APBD 2027 yang dimulai hari ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. “Kita berkomitmen agar proses pembahasan ini berjalan efektif dan efisien, sehingga perencanaan anggaran ke depan dapat menjawab tantangan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tambahnya.

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dengan digelarnya rapat ini, proses pembahasan anggaran di Barito Utara memasuki babak baru. Evaluasi APBD 2025 menjadi bahan pembelajaran berharga, sementara penyusunan PPAS 2027 menjadi fondasi awal bagi rencana pembangunan jangka menengah yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.