DPRD Mura Soroti PKS Data Kependudukan, Dorong OPD Segera Perpanjang

redaksi
16 Nov 2026 19:38
2 menit membaca

PURUK CAHU – DPRD Kabupaten Murung Raya mendorong seluruh perangkat daerah yang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan telah berakhir maupun segera berakhir agar segera melakukan perpanjangan. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan akses dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan PKS Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Senin (16/11/2026).

Waket I DPRD Mura Dina Maulidah menegaskan, data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Dengan dukungan data yang valid, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan penduduk, menyusun program prioritas, serta meningkatkan ketepatan sasaran berbagai pelayanan dan bantuan pemerintah,” kata Dina.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas Dukcapil Murung Raya Gema Topandas Tidja, rapat koordinasi tersebut melibatkan 16 perangkat daerah yang menjadi mitra kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Dari hasil evaluasi, terdapat empat OPD dengan masa berlaku PKS yang telah berakhir atau nonaktif, tujuh OPD yang masa kerja samanya akan berakhir pada 1 Desember 2026, serta lima OPD yang masih memiliki PKS aktif hingga 22 September 2027.

Menanggapi hal itu, DPRD Mura meminta OPD terkait tidak menunda perpanjangan kerja sama. Selain optimalisasi pemanfaatan, dewan juga menyoroti aspek keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat.

“Penggunaan data kependudukan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaan informasi penduduk,” imbuh Dina.

DPRD berharap sinergi antara Dinas Dukcapil dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat sehingga data kependudukan dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x
x
Seedbacklink