Ketua DPRD Barito Utara Apresiasi WTP ke-11, Minta Rekomendasi BPK Segera Ditindaklanjuti
PALANGKARAYA – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesebelas kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 .
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Jumat (19/6/2026). Ketua DPRD hadir langsung bersama Bupati Shalahuddin, Sekretaris Daerah Muhlis, serta jajaran pemerintah daerah setempat .
Hj. Mery Rukaini menyampaikan rasa syukur atas capaian ini yang merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel .
“Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya usai menerima LHP .
Menurutnya, capaian opini WTP yang kembali diraih menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Barito Utara terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Meski memberikan apresiasi, Ketua DPRD menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah .
“DPRD memberikan apresiasi atas capaian ini, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK dapat segera ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah. Hal ini penting agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan terhindar dari permasalahan yang sama pada masa mendatang,” ujarnya .
Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah daerah akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK .
“Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian bersama karena tujuannya untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya .
Keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja pelayanan kepada masyarakat .
“Prestasi ini harus dipertahankan dengan kerja nyata. Pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya harus berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tambahnya .
Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang selama ini telah memberikan pendampingan, masukan, serta rekomendasi konstruktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik .
“Semoga capaian ini menjadi semangat bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya .
Opini WTP ke-11 ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel . (Old)
Tidak ada komentar