Tinjau Langsung Karhutla di Barito Utara, Bupati dan Forkopimda Turun ke Titik Api

MUARA TEWEH — Usai memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Bupati Barito Utara H. Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Soenadie Y. Tingan turun langsung ke lapangan untuk memantau dan membantu proses pemadaman, Selasa (15/09/2026).

Aksi peninjauan lapangan ini turut diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara, Kapolres Barito Utara, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rombongan langsung mendatangi dua titik lokasi Karhutla yang berada di wilayah Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan.

Kehadiran Bupati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lokasi kebakaran ini tidak hanya untuk memantau, tetapi juga ikut serta membantu proses pemadaman di lapangan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengecek secara langsung kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, tingkat kecepatan penanganan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas.

Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa langkah cepat dan terpadu sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman Karhutla. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen konkret Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Forkopimda untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, sehingga dampak luas bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan dapat dicegah.

Dalam peninjauan langsung di lapangan, Bupati Barito Utara menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada para petugas dan OPD terkait. Beliau meminta seluruh tim gabungan untuk meningkatkan kecepatan dalam bergerak begitu laporan titik panas (hotspot) atau kejadian kebakaran diterima.

“Pastikan seluruh peralatan pemadaman berfungsi dengan baik dan siap disiagakan kapan pun dibutuhkan di lapangan. Dan kepada Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, instansi terkait, serta masyarakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama terpadu” ujarnya.

Bupati juga menekankan  pentingnya identifikasi hambatan secara cepat, seperti ketersediaan suplai air atau akses jalan agar penanganan tidak mengalami hambatan berarti.