Targetkan Pengelolaan Sampah Berbasis Perda, Plt Kadis LH Barut: Tak Ada Lagi Istilah “Kumpul-Angkut-Buang
filter: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; captureOrientation: 0;
shaking: 0.000000; highlight: 1; algolist: 0;
multi-frame: 1;
brp_mask: 0;
brp_del_th: 0.0000,0.0000;
brp_del_sen: 0.0000,0.0000;
delta:1;
bokeh:1;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (0, 0);aec_lux: 284.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 36;zeissColor: bright;MUARA TEWEH– Pemerintah Kabupaten Barito Utara tengah mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Targetnya, pengelolaan sampah tidak lagi bersifat tradisional, tetapi berbasis ekonomi sirkular dari hulu ke hilir.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, Rudi Candra Utama, dalam wawancara khusus di ruang kerjanya, Senin (6/4/2026).
Rudi menjelaskan, selama ini pengelolaan sampah di Barito Utara masih sebatas mengangkut dan memindahkan sampah dari rumah tangga atau industri ke tempat pembuangan akhir (TPA).
“Selama ini kita hanya mengangkut dan memindahkan. Dari rumah tangga ke TPA, selesai. Itu namanya masih tradisional,” ujar Rudi.
Namun ke depan, dengan adanya Perda yang tengah dirancang bersama DPRD, sistem tersebut akan diubah total.
“Sekarang tidak akan begitu lagi. Dari rumah tangga sudah harus dipilah. Plastik, anorganik, organik, sudah dipisahkan. Bahkan sampah organik bisa diolah rumah tangga menjadi eco-enzyme yang punya nilai jual,” tegasnya.
Rudi menambahkan, sampah yang sampai di TPA nantinya juga akan diolah menggunakan teknologi, seperti dijadikan briket. Sampah anorganik akan dikelola melalui bank sampah.
“Jadi semua terkelola. Tidak ada lagi yang namanya kotor. Kota kita bersih. Tidak ada istilah kita hanya mengangkut, semuaya terkelola. Itu yang kita inginkan,” imbuhnya.
Terkait target waktu pembentukan Perda, Rudi mengakui proses di dewan membutuhkan waktu dan penyesuaian jadwal.
“Kita ikuti saja prosesnya. Yang jelas, kita harap cepat selesai karena kita butuh dasar hukum yang kuat untuk bekerja di lapangan. Apapun yang menjadi saran dewan, kita masukkan. Harapan kami, segera ada payung hukum,” katanya. (Old)
Tidak ada komentar