
Puruk Cahu – Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus terus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, maupun penguatan pelayanan publik.
“Sebagai unsur pimpinan DPRD, kami berharap seluruh pengelolaan APBD dapat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Dina menilai opini WTP yang diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik harus dijaga dengan kinerja yang nyata.
Ia juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan penyerahan LHP oleh BPK memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengapresiasi kerja sama yang baik antara Pemkab dan BPK dalam menjaga kualitas keuangan daerah,” ujarnya.
Dina berharap raihan opini WTP tahun 2025 dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta menjaga komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya.
“Ke depan, kami ingin melihat dampak nyata dari pengelolaan APBD bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam program-program pembangunan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan efisien.
“Jangan sampai anggaran hanya menjadi angka di atas kertas tanpa manfaat,” pungkas Dina.
Tidak ada komentar