MUARA TEWEH-Pasca Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendiskualifikasi 2 pasangan calon Bupati Barut dan memerintahkan untuk digelar Pilkada ulang, sejumlah nama muncul dan diperbincangkan ditengah masyarakat setempat dan juga mewarnai jagat maya.
Nama-nama tersebut diantaranya Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis hingga mantan Kadis PUPR Kalteng, Shalahuddin serta sejumlah nama lainnya.
Tentang Muhlis yang dijagokan, sejumlah warga saat ditemui di pasar pendopo menilai sangat layak dan bisa dimajukan jika bersedia.
“Kalau kami tidak susah melihat siapa yang mau maju. Kalau pak Muhlis itu bersedia seharusnya sangat bisa untuk pimpin Barut ini,” ujar Acil Henny penjual sayur seraya diamini oleh para pedagang lainnya, Kamis (15/05).
“Kurang apa pak Muhlis itu. Pernah pimpin beberapa dinas di Barut dan sekarang PJ Bupati. Tentu mampu sekali,” tambah wanita paruh baya asal Jingah itu.
Berbeda dengan sejumlah pedagang, beberapa tokoh masyarakat dan juga pensiunan saat ditemui mengatakan bahwa jika calon kepala daerah di Barut ini dilihat dari rekam jejak, integritas dan kemampuan di pemerintahan serta popularitas saat ini, maka pilihannya ada pada Muhlis.
“Jika masih pragmatis seperti kemarin-kemarin yang mengandalkan isi tas maka Muhlis tentu tidak masuk, tetapi jika dilihat dari rekam jejak dan juga kemampuan mengelolah pemerintah daerah, Muhlis tidak bisa diragukan,” ujar Ibrahim salah seorang pensiunan guru yang saat ini berdiam di Jalan Kelapa Sawit.
Pria yang kerap dipercaya oleh beberapa paslon pada setiap pemilu itu menjelaskan bahwa selain kemampuan di pemerintahan, terbatasnya waktu kampanye untuk Pilkada kali ini menjadi cukup beralasan untuk mengusung Muhlis.
“Hampir 2 tahun Pj Bupati tentu modal yang sangat besar untuk popularitasnya di masyarakat. Siapa yang tidak kenal pak Muhlis. Ini sangat diuntungkan. Tetapi kembali lagi, apakah Muhlis mau atau bersedia,” terangnya.
“Ya kalau partai politiknya punya pikiran untuk tidak pragmatis. Kalau masih seperti kemarin-kemarin tentu akan sama saja,” tambahnya.
Terhadap rumor yang beredar di masyarakat, Muhlis saat dikonfirmasi mengucapkan terima kasih jika memang ada masyarakat yang menilainya layak pimpin Barut.
“Kalau itu penilaian masyarakat ya saya ucapkan terima kasih mas,” ujar Muhlis saat ditelepon.
Saat ditanya apakah bersedia jika dipinang oleh partai politik untuk maju sebagai Bupati Barut, pria yang sudah mumpuni di Birokrat itu mengatakan saat ini dirinya ditugaskan untuk menyiapkan siapa Bupati Barito Utara kedepan.
“Saat ini saya ditugaskan untuk menyiapkan siapa yang akan jadi Bupati Barut nanti” ujarnya.
Selain Muhlis, nama Shalahuddin juga disebut-sebut dalam bursa bakal calon Bupati Barut. Munculnya Shalahddin bukan tanpa alasan. Mantan Kadis PUPR Provinsi Kalteng itu merupakan putra Barito Utara dan sudah tak asing ditengah masyarakat setempat.
“Pak Shalahuddin bisa. Punya pengalaman di Birokrasi yang panjang dan juga pernah mencalon sebagai Bupati Barut beberapa tahun silam. Tentu bisa dipertimbangkan,” ujar Tommy, salah seorang pemuda asal Lahei.
Berbeda dengan Tommy yang melihat dari rekam jejak dan kemampuan di birokrasi, Ilham salah seorang warga Lanjas menilai Shalahuddin memiliki kemampuan finansial yang dirasa cukup untuk bertarung sebagai orang nomor satu di Barito Utara.
“Ya kemampuan finansial beliau saya kira mampu. Dukungan dari Provinsi tentu ada karena beliau adalah orang dekat dari mantan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran,” terang Ilham, pemerhati media sosial itu.
Selain kedua nama tersebut, ada sejumlah nama lain seperti Haji Tajeri, Nuryakin, Jimmy Charter, Taufik Nugraha dan banyak laigi nama lainnya.
Terhadap dua nama yang muncul ditengah masyarakat sebagai bakal calon Bupati Barut, pengamat politik Jhon Retei menilai keduanya adalah putra terbaik dari Barut yang sangat bisa diperhitungkan.
“Rekam jejak mereka di birokrasi tentu sangat layak untuk mengelolah pemerintahan daerah,” ujar Jhon saat dikonfirmasi via telepon.
“Ada juga tokoh-tokoh lain dari Barut yang saat ini berkarya di Provinsi atau di daerah lain yang bisa diperhitungkan untuk memimpin Barut,” tambahnya.
Meskipun demikian, terhadap nama-nama yang muncul tersebut tetap kembali lagi kepada keputusan partai politik.
“Jika partai politik mau sehat berpolitik dan tidak pragmatis tentu tokoh-tokoh birokrat yang kita sebutkan diatas bisa masuk. Tetapi jika masih pragmatis dan mengandalkan kekuatan finansial ceritanya akan lain,” terangnya.
“Pilkada Barut kali ini harus dijadikan refleksi besar bagi partai-partai politik untuk mengusung paslon. Jadikan keputusan MK untuk diskualifikasi sebagai perenungan untuk demokrasi kita di Barut,” tambahnya.
Selain itu, Jhon menambahkan bahwa adanya putusan diskualifikasi oleh MK harus menjadi pelajaran juga bagi partai politik mencegah munculnya calon-calon yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Harus yang dimunculkan adalah calon-calon yang punya komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Itu kalau partai politik mau baca pesan yang disampaikan oleh MK dalam putusan kemarin,” tegasnya.
Tak hanya partai politik, kepada masyarakat Barut, lebih lanjut dijelaskan Jhon bahwa dengan adanya putusan MK yang mendiskualifikasi semua paslon karena politik uang merupakan tamparan keras untuk masyarakat bahwa selama ini praktek tak benar itu dilarang dan tidak boleh diulangi jika mau kehidupan demokrasi di Barut baik.
“Masyarakat sebenarnya harus sadar bahwa jika masih menjadikan uang sebagai alasan untuk memilih pemimpin maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Sementara itu berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pilkada Barut dalam waktu 90 hari pasca putusan MK, Ketua KPU Siska Dewi Lestari saat dihubungi mengatakan hingga saat ini pihaknya menunggu petunjuk dari KPU RI.
“Untuk persiapannya kita tunggu petunjuk mas dari KPU RI,” ujar Siska singkat. (Arnold)
Tidak ada komentar