DPRD Mura Minta Pemerintah Daerah Optimalkan Keterlibatan Stakeholder
PURUK CAHU – Menjelang implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada April 2025, DPRD Kabupaten Murung Raya mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini dinilai crucial untuk meminimalisir kegagalan dan memastikan program berjalan efektif.
Ketua Komisi II DPRD Mura, Bebie, menyatakan bahwa kesuksesan program nasional seperti MBG sangat bergantung pada kolaborasi yang solid dari tingkat desa hingga kabupaten. Perencanaan yang dilakukan secara terburu-buru dan tanpa melibatkan semua pihak berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Semua pihak wajib terlibat dari tingkat desa hingga kecamatan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana perlu dengan cermat melakukan perhitungan dan persiapan,” tegas Bebie.
Ia menambahkan, dukungan DPRD tidak hanya berupa persetujuan anggaran, tetapi juga dalam bentuk pengawasan dan fasilitasi koordinasi. Komisi II siap menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya untuk menyamakan persepsi.
Bebie juga melihat peluang besar dalam program ini untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Dengan mengutamakan pembelian bahan baku dari petani dan nelayan lokal, dana program akan berputar di dalam daerah dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro.
“Dengan melibatkan masyarakat dan memanfaatkan bahan pangan lokal, program ini tidak hanya akan menekan biaya, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi warga,” paparnya.
Sebagai penutup, Bebie berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi. “Kita berharap kendala yang muncul di lapangan dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” harapnya. (Arnold/red)
Tidak ada komentar