DPRD Barito Utara Ambil Peran Strategis dalam Penyusunan RPJMD 2025-2029

MUARA TEWEH– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mengukuhkan peran strategisnya dalam pembangunan daerah dengan menyelenggarakan Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Forum yang digelar di Ruang Rapat DPRD ini menandai komitmen legislatif untuk memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan selaras dengan aspirasi masyarakat.

Sebagai tuan rumah, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., secara resmi membuka rangkaian proses pembahasan dokumen strategis tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan posisi DPRD sebagai representasi suara rakyat yang bertugas memastikan keselarasan antara visi pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Rapat ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk konkret fungsi pengawasan dan budgeting DPRD sejak dini. Kami memastikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah ini disusun secara komprehensif dan benar-benar memuat kepentingan publik,” tegas Henny Rosgiaty Rusli dalam paparan pembukaannya.

Rapat yang dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Penyusun RPJMD ini dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Barito Utara, B.P. Girsang, S.P. Kehadiran seluruh pihak terkait menunjukkan keseriusan dalam menyusun peta jalan pembangunan yang akan menentukan arah kebijakan daerah untuk lima tahun mendatang.

Dalam forum tersebut, DPRD Barito Utara secara aktif memberikan masukan dan melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai aspek perencanaan. Pembahasan mencakup penyempurnaan indikator kinerja, penajaman isu strategis daerah, serta penyesuaian target pembangunan agar sesuai dengan dinamika terkini di Barito Utara.

Melalui keterlibatan aktif dalam proses penyusunan RPJMD ini, DPRD Barito Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif. Legislatif bertekad memastikan dokumen akhir yang dihasilkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. (Old)