Dukung Kebijakan Bupati Shalahuddin, Anggota DPRD Barut: Insentif Damang dan Mantir Adat Investasi Sosial yang Strategis
MUARA TEWEH– Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadie mendapat apresiasi tinggi dari DPRD setempat. Pasalnya, dalam 100 hari pertama kerja, realisasi peningkatan insentif bagi Damang dan Mantir Adat berhasil diwujudkan melalui APBD Perubahan Tahun 2025.
Anggota DPRD Barito Utara, Suhendra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah konkret tersebut. Baginya, kebijakan ini bukan hanya sekadar memenuhi janji politik, melainkan sebuah investasi sosial-budaya yang strategis bagi ketahanan masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Langkah ini sangat tepat dan berdampak langsung. Para penjaga adat, Damang dan Mantir, adalah ujung tombak dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan konflik, dan merawat harmoni di tingkat akar rumput,” ujar Suhendra di Muara Teweh, Rabu (7/1/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menekankan, meningkatkan kesejahteraan para pemangku adat berarti memperkuat fondasi sosial budaya masyarakat Barito Utara dari level paling bawah.
Adapun besaran peningkatan insentif yang diberikan cukup signifikan. Untuk Mantir Adat, insentif naik dari total Rp100 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan. Sementara itu, untuk Damang, insentif meningkat dari Rp1,35 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
“Ini bentuk penghargaan yang nyata, bukan sekadar simbolis. Dengan peningkatan ini, diharapkan para penjaga adat dapat lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas adat dan sosial kemasyarakatan,” tambah Suhendra.
Tak hanya itu, Suhendra juga mendukung penuh rencana perluasan perhatian pemerintah kepada perangkat desa lainnya. Ia menyebut, rencana peningkatan insentif untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ketua RT dan RW yang telah disiapkan untuk APBD 2026 merupakan langkah yang sangat tepat.
“Saya mendukung penuh rencana ke depan ini. Memperkuat seluruh struktur pemerintahan dan kemasyarakatan di desa, dari level adat hingga ke RT/RW, adalah kunci membangun Barito Utara dari bawah. Kebijakan berkesinambungan seperti ini yang kita harapkan,” paparnya.
Dukungan dari legislator ini dinilai memperkuat legitimasi dan optimisme terhadap program prioritas kepala daerah. Komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif pun menjadi modal penting untuk melanjutkan berbagai program pembangunan berbasis komunitas dan akar budaya di Kabupaten Barito Utara ke depannya. (*)
Tidak ada komentar