Aspirasi Warga Muntak Jaya Diserap Anggota DPRD, Jalan dan Batas Wilayah Jadi Sorotan

MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PPP, Wardatun Nur Jamilah, menyapa langsung warganya di tengah masa reses Masa Persidangan III Tahun 2026. Bertempat di Dusun Muntak Jaya, Desa Tongka, Kecamatan Teweh Timur, Jumat (26/6/2026), perempuan yang akrab disapa Wardatun itu mendengar keluhan dan harapan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, warga menyampaikan sejumlah usulan prioritas. Tiga kebutuhan paling mendesak yang mengemuka adalah perbaikan jalan poros penghubung Dusun Muntak Jaya dengan Desa Batu Raya I, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), serta bantuan bibit dan sarana produksi pertanian. Mereka berharap dukungan itu mampu mendongkrak hasil panen di wilayah agraris tersebut.

Wardatun merespons serius setiap masukan. Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai bukan hanya soal mobilitas, melainkan juga nadi ekonomi warga. “Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan membuka akses ekonomi. Begitu pula dengan JUT dan sarana produksi, ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar petani lebih sejahtera,” ujarnya di hadapan warga.

Tak hanya infrastruktur fisik, anggota Komisi I DPRD Barito Utara ini juga menyoroti persoalan batas wilayah yang membelit warga Dusun Muntak Jaya. Secara administratif, dusun ini masuk Desa Tongka, Kabupaten Barito Utara. Namun secara geografis, posisinya lebih dekat dengan Desa Batu Raya I. Bahkan, pengecekan menggunakan titik koordinat GPS menunjukkan sebagian wilayah yang selama ini dianggap Barito Utara justru terdeteksi masuk Kabupaten Barito Selatan.

Kondisi itu menimbulkan masalah serius bagi warga. Meski mereka memegang KTP Barito Utara dan sertifikat hak milik yang diterbitkan di daerah itu, perbedaan data koordinat kerap menggagalkan proses verifikasi saat mengakses program bantuan pemerintah. “Ini persoalan teknis yang berdampak langsung pada hak warga. Padahal, mereka warga Barito Utara secara administrasi,” tegas Wardatun.

Legislator dari PPP itu berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi ke meja pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia menekankan perlunya sinkronisasi data administrasi dan penegasan batas wilayah agar tidak lagi merugikan masyarakat. “Semua akan saya perjuangkan, baik soal jalan, pertanian, maupun kejelasan administrasi wilayah. Ini hak warga yang harus dipastikan,” pungkasnya.