FOTO: Bupati Barito Utara Haji Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan saat memberikan bantuan kepada salah satu keluarga di pinggir jalan ketika kunjungan kerja ke Teweh Timur, Rabu 14 Januari 2026.(FOTO: ARNOLD)MUARA TEWEH– Guna memperkuat pemerintahan yang berdampak langsung, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., mengeluarkan dua perintah operasional tegas kepada seluruh jajaran kepala dinas (Kadis) dan asistennya. Perintah ini menjadi kebijakan konkret untuk memastikan birokrasi tidak hanya berkutat di belakang meja, tetapi benar-benar turun merasakan denyut nadi kehidupan warganya.
Perintah pertama yang digaungkan Bupati adalah kewajiban blusukan minimal sekali seminggu bagi para pejabat tersebut. Bukan sekadar inspeksi formal, namun blusukan yang menyasar titik-titik bermasalah.
“Jangan cari jalan yang nyaman. Lewati jalan yang ‘sakit’, yang belum diaspal, bahkan yang belum ada jalannya. Rasakan apa yang dirasakan masyarakat,” pesan Shalahuddin dengan nada serius saat kunker ke Teweh Timur, Rabu 14 Januari 2026.
Lebih lanjut, mantan Kadis PUPR Provinsi Kalteng itu menegaskan bahwa agar para pejabat pemerintahan harus bergerak cepat dalam menghadapi setiap persoalan masyarakat.
Bupati menginginkan para kadis tidak lagi hanya menerima laporan tertulis, tetapi menjadi pelapor utama yang memahami masalah infrastruktur, ekonomi, dan sosial secara empiris dari lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat identifikasi masalah dan penanganan yang lebih tepat sasaran.
Sementara perintah kedua bersifat aksi langsung dan aplikatif. Shalahuddin mewajibkan setiap kunjungan kerja pejabat ke daerah membawa program tangible: pasar murah dan bantuan sosial (bansos) sembako. Bahkan, ia memberi contoh dengan mobil dinasnya sendiri.
“Mobil saya nanti akan diisi minimal 100 paket sembako untuk dibagikan ke masyarakat di pinggir jalan yang kita lalui,” ujarnya.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma kunjungan kerja dari seremoni menjadi kegiatan yang memberi manfaat instan bagi masyarakat yang dijumpai. Setiap konvoi dinas diharapkan tidak lagi dianggap sebagai ‘iring-iringan pejabat’, melainkan sebagai ‘konvoi bantuan’ yang ditunggu warga di pelosok.
Secara tegas, Bupati juga menyaring kebijakan ini dari motif politik jangka pendek. “Ini murni niat membantu, tanpa ada urusan politik pilkada yang masih lima tahun lagi,” jelasnya.
Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa program tersebut adalah bagian integral dari gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, bukan alat kampanye.
Dua perintah operasional ini dipandang sebagai terobosan dalam tata kelola pemerintahan di Barito Utara. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ‘Doktrin Blusukan’ dan ‘Konvoi Bansos’ ini berpotensi mempersempit jarak antara pemerintah dan rakyat, serta mengubah wajah birokrasi menjadi lebih empatik, dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pantauan media ini dalam kunjungan ke Benangin, Shalahuddin-Felix terlihat membagikan sembako di sejumlah titik kepada masyarakat kurang mampu yang rumah dan atau pondoknya berada di pinggir jalan. Bahkan dalam perjalanan pulang ke Muara Teweh, pembagian sembako juga dilakukan.
Tak hanya membagikan sembako, Shalahuddin-Felix juga terlihat menyempatkan diri berdialog singkat seraya menanyakan kabar masyarakat yang ditemuinya. (Arnold/red)
Tidak ada komentar