Muara Teweh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ardianto, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal penuh upaya percepatan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah tersebut. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Ruang Rapat A Setda Lantai I.
Ardianto yang hadir bersama rekannya dari Partai Demokrat, Patih Herman AB, serta Henny Rosgiaty Rusli dari PDIP, menilai bahwa rapat lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, tersebut sangat krusial untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan terpadu.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik. Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan masyarakat tentang api dan asap benar-benar ditindaklanjuti dengan cepat, tidak boleh ada keterlambatan,” ujar Ardianto kepada awak media.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti pentingnya perpanjangan status tanggap darurat Karhutla yang resmi berlaku mulai 2 Oktober hingga 15 Oktober 2026. Menurutnya, status darurat ini harus menjadi pemicu bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih ekstra, terutama dalam hal verifikasi hotspot dan penanganan kebakaran bawah permukaan yang berpotensi menimbulkan kabut asap.
Ardianto juga mengapresiasi paparan dari sejumlah OPD dalam rapat tersebut. Mulai dari BPBD yang melaporkan kondisi terkini hotspot, Dinas Kesehatan yang memaparkan perkembangan kasus ISPA serta kesiapan pos kesehatan, hingga Dinas Lingkungan Hidup yang melaporkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
“Kami mendengar langsung laporan dari BMKG terkait potensi curah hujan, serta Dinas Pendidikan yang memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Semua ini butuh dukungan kebijakan dan anggaran yang selaras,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ardianto berkomitmen bahwa DPRD Barito Utara akan terus mengawal kebijakan anggaran yang diperlukan untuk penanganan Karhutla, termasuk memastikan ketersediaan pos kesehatan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak.
“Kami di DPRD akan memastikan pengawasan dan dukungan anggaran berjalan selaras. Jangan sampai upaya mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dan lingkungan terkendala oleh hal-hal teknis birokrasi,” tegasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Ardianto berharap bencana asap di Barito Utara dapat segera teratasi dan kualitas udara kembali sehat.
Tidak ada komentar