DPRD Barut Berharap Deklarasi Politik Uang Jangan Hanya Jargon
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 47;MUARA TEWEH-Deklrasi tanpa politik uang dalam Pilkada Barito Utara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya dijadikan sebagai jargon. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, Selasa (17/06).
Politisi dari partai besutan Zulkifli Hasan itu mengingatkan bahwa politik uang merupakan induk dari praktek korupsi. Jika hal tersebut dibiasakan tentu yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri.
“Politik uang memiliki resiko yang sangat besar jika masih terus dipraktekan. Kita bayangkan pemimpin yang terpilih hanya karena uang akan sangat mungkin melakukan korupsi untuk pengembalian modal. Itu sudah menjadi rahasia umum. Lalu yang korban adalah masyarakat itu sendiri,” ujar Hasrat.
“Jika masyarakat tidak diedukasi untuk menolak politik uang dan para pasangan calon juga tidak berkomitmen untuk mewujudkan politik bersih, maka deklarasi semacam ini hanya akan menjadi jargon semata.
Diakhir perbincangan, Ketua PAN Barito Utara itu berharap agar apa yang sudah terjadi dalam Pilkada beberapa waktu laku harus menjadi momentum evaluasi untuk kita semua dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi tanpa transaksi pada Pilkada yang akan digelar 6 Agustus nanti.
“Ini tanggung jawab kita semua. Jangan sampai nanti kita menjadi sorotan nasional karena hal-hal yang buruk seperti kemarin. Miris kan,” tutupnya. (Arnold/red)
Tidak ada komentar