Anggota DPRD Barito Utara, Haji Tajeri, Apresiasi Operasi Pangan Murah tapi Minta Pemerataan LPG hingga Desa

Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Haji Tajeri, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas terselenggaranya program operasi pangan murah yang dinilai cukup membantu meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun, di balik apresiasi itu, Tajeri menyoroti tajam ketimpangan distribusi, khususnya untuk komoditas gas LPG subsidi 3 kilogram.

“Saya ucapkan terima kasih dan mendukung penuh operasi pangan murah ini. Bukti nyata pemerintah hadir untuk rakyat. Akan tetapi, saya melihat ada yang perlu diluruskan. Gerakan ini, utamanya untuk LPG bersubsidi, harus bisa menjangkau seluruh pelosok desa di Barito Utara. Jangan hanya nyaman di perkotaan,” ujar Tajeri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/6).

Legislator daerah itu menegaskan bahwa akses energi merupakan hak dasar seluruh warga, tanpa terkecuali mereka yang tinggal di daerah pedalaman dan terpencil. Ia mengkhawatirkan jika hanya warga kota yang menikmati harga murah, sementara petani dan nelayan di desa justru harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli gas melon.

“Sudah saatnya pemerintah mendata ulang dan menggeser titik distribusi. Agen dan pangkalan harus diwajibkan melayani sampai ke tingkat desa, atau setidaknya ada mobil keliling yang rutin masuk ke kampung-kampung,” desaknya.

Tak hanya soal pemerataan, Tajeri juga menyoroti lonjakan harga LPG 3 kg yang saat ini sudah menembus angka Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per tabung di tingkat pengecer. Menurutnya, kondisi ini sangat meresahkan dan jelas melanggar aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini sudah gila-gilaan. Bayangkan, HETnya saja sekitar Rp 18.000, tapi di lapangan tembus sampai Rp 70.000. Selisihnya terlalu jauh. Saya meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan untuk segera bergerak cepat mengendalikan harga ini. Jangan biarkan rakyat kecil terus dirugikan,” tegasnya dengan nada tinggi.

Tajeri menduga kuat adanya praktik penimbunan dan permainan oknum agen yang sengaja menahan pasokan untuk menciptakan kelangkaan buatan. Ia meminta Pemda Barito Utara untuk tidak ragu berkoordinasi dengan Pertamina, Polres, dan Kejaksaan guna melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasok.

“Jika ditemukan indikasi kecurangan, berikan sanksi tegas, bahkan cabut izin operasionalnya. Kami di DPRD akan mengawal dan mengawasi kebijakan ini sampai tuntas, agar subsidi yang digelontorkan negara benar-benar sampai ke tangan masyarakat berhak,” pungkas politisi senior tersebut.

Tajari berharap operasi pangan murah ke depan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi program rutin yang menjangkau seluruh kecamatan, sehingga gejolak harga di pasar tidak lagi menjadi momok bagi warga Barito Utara.